MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama 33 kabupaten/kota dan berbagai pihak menggelar Gerakan Pangan Murah di 524 titik se-Sumut. Program ini bertujuan menekan harga bahan pokok yang menjadi penyumbang utama inflasi. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Hutagalung, mengatakan gerakan ini telah berlangsung sejak Agustus 2025 dan akan terus diperluas untuk menjaga kestabilan harga di pasar.
Menurut Poppy, tingkat inflasi Sumut pada September 2025 mencapai 5,32%, naik dari 4,42% pada Agustus, dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Kenaikan harga terutama disumbang oleh komoditas cabai merah, beras, bawang, dan daging ayam. Pemerintah, kata Poppy, telah menyiapkan strategi jangka pendek hingga panjang untuk mengendalikan inflasi, termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Sementara itu, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Fitra Kurnia, menambahkan bahwa pemerintah memperketat pengawasan rantai distribusi. “Jalur distribusi dari petani ke konsumen masih panjang dan memengaruhi harga. Karena itu, kami fokus memperlancar pasokan, terutama cabai merah,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Perum Bulog Sumut yang menyiapkan dua program utama, yakni bantuan pangan dan penyaluran beras SPHP. Tahun ini, penerima bantuan pangan naik menjadi 844.696 keluarga, dengan stok beras tersimpan di 18 gudang Bulog di seluruh Sumut. Dari total target 89.861 ton beras SPHP, sekitar 30,4% atau 27.500 ton telah disalurkan. Langkah ini diharapkan mampu menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi.
